dapat menghasilkan devisa negara Kotabumi Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi di Pulau Nipah, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengajukan usulan rancangan untuk dapat membangun transit dan pengisian bahan bakar bagi kapal - kapal yang akan menuju ke Singapura. Selain itu, KKP juga akan membangun semacam etalase dari perikanan hias yang nantinya dijadikan sebagai tempat wisata. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan dari keseluruhan luas area Pulau Nipah kurang lebih 44 hektar, 15 hektar digunakan untuk kepentingan pertahanan dan sisanya untuk kepentingan ekonomi. Dengan adanya kegiatan ekonomi di Pulau Nipah, diharapkan Pulau Nipa akan bisa menjadi lebih hidup dan menjadi zona ekonomi yang pada akhirnya dapat menghasilkan devisa negara. Pulau Nipa adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di perbatasan Indonesia dengan Singapura, dan merupakan wilayah dari pemerintah kota Batam, provinsi Kepulauan Riau. Pulau Nipa yang berbatasan langsung dengan Singapura semula memiliki luas awal sekitar 3.600 meter persegi. Namun, sejak reklamasi Pulau Nipa tahun 2004, pulau itu kini memiliki luas total 49,97 hektar (ha), terdiri dari daratan 43,47 ha dan laguna 6,5 ha. Dari 43,37 ha daratan Pulau Nipah tersebut , sejumlah 28,47 ha diperuntukkan bagi kawasan ekonomi, sedangkan selebihnya 15 ha untuk kawasan pertahanan dan keamanan. Selain mengunjungi Pulau Nipa dan Pulau Karimun, dalam kunjungannya selama dua hari di Batam, sehari sebelumnya Kamis Sore (3/5) Menhan juga mengunjungi Pulau Galang. Di Pulau Galang, Menhan meninjau lokasi pembangunan Markas Komando (Mako) Batalyon 10 Angkatan Laut (AL) Marinir dan melihat lokasi pengungsian Kamp Vietnam. Turut serta pula dalam kunjungan Menhan ini, sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mabes TNI AL, Kodam I/Bukit Barisan dan pejabat perwakilan dari Kemenkeu. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Dr Ir Pos M. Hutabarat MA, Ph.D, Kamis (26/4), membuka Dialog Interaktif Komponen Pendukung Pertahanan Negara di Kantor Ditjen Pothan Kemhan, Jakarta. Dialog interaktif ini direkam dan akan disiarkan ulang di Radio Republik Indonesia pada tanggal 7 dan 12 Mei 2012 dalam acara Puspen TNI. Dirjen Pothan Kemhan mengharapkan melalui dialog interaktif yang bertemakan “Melalui Dialog Interaktif, Kita Wujudkan Konsepsi Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung Pertahanan Negara” ini para peserta dapat mendiskusikan mengenai hal-hal mendasar yang berkaitan dengan komponen pendukung dan berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan penataan dan pembinaan komponen pendukung pertahanan negara. Dirjen Pothan mengajak para peserta untuk memaknai tema dialog ini dengan memberikan sumbangan pemikiran yang berkualitas. Dijelaskan oleh Dirjen Pothan Kemhan, komponen pendukung yang termasuk di dalamnya Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dipersiapkan untuk mendukung komponen utama dalam pertahanan negara. Dialog interaktif ini merupakan kegiatan yang bersifat strategis dalam mewujudkan konsepsi yuridis kelembagaan, partisipasi warga negara beserta segenap sumber daya nasional lainnya dan sarana dan prasarana nasional dalam pembangunan pertahanan. Peraturan Presiden No 41 Tahun 2010 tentang kebijakan umum pertahanan negara mengamanatkan bahwa dalam kebijakan pendayagunaan Sumber Daya Nasional pertahanan negara harus segera dipersiapkan peraturan pelaksanaan dengan UU Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung agar segera disahkan sehingga dapat segera diimplementasikan. Dirjen Pothan Kemhan menjelaskan, komponen pendukung terdiri dari segenap Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan dan kekuatan komponen utama dan komponen cadangan pertahanan negara.
7 tahun yang lalu